pmiipacitan.or.id, PACITAN - Ancaman gempa megathrust di selatan Jawa bukan lagi sekadar wacana ilmiah. Ia adalah potensi bencana besar yang setiap saat bisa menghantam pesisir, termasuk Kabupaten Pacitan.
Di tengah ancaman itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pacitan menilai kesiapsiagaan daerah masih belum menunjukkan standar tanggap darurat yang ideal.
PMII Pacitan mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan audiensi terbuka.
Mereka menuntut kejelasan peta mitigasi, kesiapan jalur evakuasi, ketersediaan shelter vertikal, hingga efektivitas sistem peringatan dini.
Ketua PMII Pacitan, Sunardi, menegaskan bahwa posisi Pacitan yang berada di zona merah megathrust tidak boleh diperlakukan dengan pola kerja biasa.
“Megathrust itu bukan isu spekulatif, tapi keniscayaan geologis. Pertanyaannya sederhana, apakah Pacitan siap menyelamatkan warganya ketika itu terjadi? Dari yang kami amati, kesiapsiagaan itu belum tergambar secara konkret di lapangan,” tegasnya. Kamis (26/2/2026)
PMII menyoroti lemahnya edukasi kebencanaan yang menyentuh masyarakat akar rumput, khususnya di wilayah pesisir.
Banyak warga dinilai belum memahami secara detail jalur evakuasi, titik kumpul aman, maupun skema penyelamatan diri ketika gempa besar disertai potensi tsunami terjadi.
“Kalau gempa terjadi malam hari, listrik padam, dan sirine tidak berbunyi, masyarakat harus bergerak ke mana? Mitigasi tidak boleh berhenti di atas kertas. Ia harus menjadi refleks kolektif warga,” lanjut Sunardi.
Selain itu, PMII mempertanyakan konsistensi simulasi kebencanaan yang seharusnya dilakukan secara berkala dan masif.
Latihan evakuasi, menurut mereka, belum menjadi budaya bersama. Padahal, membangun safety culture adalah fondasi utama dalam pengurangan risiko bencana.
Mahasiswa juga meminta BPBD membuka data secara transparan terkait kondisi riil jalur evakuasi, kapasitas shelter, serta kesiapan logistik darurat jika skenario terburuk benar-benar terjadi.
“Kami tidak datang untuk menyalahkan. Kami datang untuk memastikan negara hadir sebelum bencana datang, bukan setelah korban berjatuhan. Ini soal tanggung jawab terhadap keselamatan publik,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala BPBD Pacitan, Erwin Andriatmoko, menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan.
Ia mengapresiasi langkah PMII yang dinilai menunjukkan kepedulian terhadap isu strategis kebencanaan.
“Kami menyambut baik audiensi ini. Kolaborasi dengan mahasiswa dan masyarakat sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah. Evaluasi dan perbaikan tentu akan terus kami lakukan,” ujarnya.
PMII Pacitan menegaskan bahwa isu megathrust tidak boleh menjadi perbincangan musiman.
Mereka berkomitmen mengawal agenda mitigasi agar menjadi prioritas pembangunan daerah, dengan melibatkan pemerintah, akademisi, relawan, dan komunitas lokal.
Bagi PMII, ancaman megathrust bukan sekadar soal kapan bumi berguncang, melainkan tentang seberapa sigap daerah ini berdiri untuk melindungi warganya.
“Bencana memang tidak bisa dicegah, tetapi korban bisa diminimalkan. Jika ada celah dalam kesiapsiagaan, itu harus segera dibenahi. Karena ketika megathrust datang, tidak ada ruang untuk alasan,” pungkas Sunardi.(*)