Pmiipacitan.or.id, PACITAN - Kasus diare massal yang sempat merebak di Kecamatan Sudimoro bukan sekadar insiden kesehatan biasa.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pacitan menilai peristiwa tersebut sebagai sinyal keras rapuhnya sanitasi dan kesehatan lingkungan yang selama ini belum ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.
Mandataris Ketua Umum PC PMII Pacitan, Sunardi, menegaskan bahwa meredanya kasus diare tidak boleh dijadikan alasan untuk menganggap persoalan selesai.
Menurutnya, kejadian tersebut justru membuka fakta bahwa masih ada masalah mendasar dalam akses sanitasi dan kualitas air bersih yang dialami warga.
“Diare massal ini alarm keras. Jangan diperlakukan sebagai kejadian musiman yang selesai dengan pengobatan. Pemda harus berani bereskan akar masalahnya, yakni sanitasi,” tegas Sunardi, Selasa (3/2/2026).
Ia menilai, jika penyebab diare diduga kuat berkaitan dengan sanitasi dan air yang tercemar, maka persoalan tersebut jelas bukan muncul secara tiba-tiba.
Kondisi itu menunjukkan adanya pembiaran masalah lama yang tak kunjung dituntaskan.
“Kalau sumbernya sanitasi, artinya ini bukan masalah kemarin sore. Ini pekerjaan rumah lama yang terus diwariskan tanpa penyelesaian konkret,” ujarnya.
PMII juga menyoroti data capaian sanitasi layak di Pacitan yang belum sepenuhnya merata. Berdasarkan catatan Dinas PUPR Pacitan, akses sanitasi layak baru mencapai sekitar 82,81 persen.
Artinya, masih ada 17,19 persen warga yang hidup tanpa jaminan sanitasi memadai.
Sunardi menilai angka tersebut tidak bisa dianggap kecil, terlebih jika dikaitkan dengan potensi munculnya penyakit berbasis lingkungan.
“Belasan persen warga tanpa sanitasi layak itu bukan sekadar statistik. Itu potensi bom waktu kesehatan. Negara seharusnya hadir sebelum kejadian serupa terulang,” katanya.
PMII mendesak pemerintah daerah agar berhenti mengandalkan pendekatan darurat dan imbauan semata.
Menurutnya, dibutuhkan langkah sistematis dan berkelanjutan, mulai dari pendataan riil kondisi sanitasi warga, percepatan pembangunan jamban sehat, hingga pendampingan sanitasi berbasis masyarakat yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Selain itu, PMII meminta adanya koordinasi lintas sektor yang kuat agar penanganan sanitasi tidak berjalan parsial dan sektoral.
“Jangan jalan sendiri-sendiri. Harus ada langkah jelas, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Bukan sekadar program di atas kertas,” tandasnya.
PMII menegaskan, kasus diare massal di Sudimoro seharusnya menjadi momentum evaluasi serius bagi pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar warga atas lingkungan yang sehat dan layak.
Tanpa pembenahan menyeluruh, kejadian serupa dikhawatirkan hanya tinggal menunggu waktu.(*)