 |
| Poster diskusi publik Aliansi Cipayung Kabupaten Pacitan bertema “Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD: Solusi Demokrasi atau Kemunduran Reformasi?” yang akan digelar di Hotel Srikandi Pacitan, Sabtu, 17 Januari 2026. (Foto: Cipayung/pmiipacitan.com) |
Pmiipacitan.or.id, PACITAN - Aliansi Cipayung Kabupaten Pacitan menggelar diskusi publik untuk merespons menguatnya kembali wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD: Solusi Demokrasi atau Kemunduran Reformasi?” dan akan dilaksanakan pada Sabtu, 17 Januari 2026.
Diskusi publik ini diselenggarakan oleh Aliansi Cipayung Pacitan yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Forum tersebut bertujuan membuka ruang dialog publik yang objektif dan kritis terkait implikasi demokratis, konstitusional, dan politik dari wacana Pilkada tidak langsung.
Sejumlah narasumber lintas elemen dijadwalkan hadir dalam diskusi tersebut.
Dari unsur organisasi mahasiswa, hadir Ketua DPC GMNI Pacitan Febri Firmasyah, Ketua HMI Cabang Pacitan Roky Prima Utama, serta Ketua PC PMII Pacitan Sunardi.
Dari unsur legislatif, diskusi akan menghadirkan Ketua DPRD Pacitan Dr. Arif Setia Budi, S.Sos., MPA.
Selain itu, diskusi juga melibatkan perwakilan fraksi-fraksi DPRD Pacitan, yakni Arifin, S.E. selaku Ketua Fraksi PKB, Widari selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Prabowo, S.E. selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, Bambang S selaku Ketua Fraksi Partai NasDem, serta Baginda R.P., S.Kom. selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat.
Diskusi publik tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB dan bertempat di Hotel Srikandi Pacitan. Kegiatan ini juga akan disiarkan secara langsung.
Yusuf Mukib ditunjuk sebagai moderator dalam forum diskusi tersebut.
Melalui kegiatan ini, Aliansi Cipayung Pacitan berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pro dan kontra pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sekaligus mendorong pengambilan kebijakan yang tetap berpijak pada prinsip kedaulatan rakyat dan semangat reformasi.(*)