 |
| PMII Pacitan Serukan Perubahan. Mengusung sepuluh tuntutan, mahasiswa PMII Pacitan berdemonstrasi di depan Gedung DPRD. Mereka menuntut perbaikan tata kelola nelayan, menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan mendesak transparansi penggunaan anggaran daerah. (Foto: Doc. Sekretariat PMII Pacitan). |
PMIIPACITAN - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pacitan menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Pacitan pada hari ini, Sabtu (30/8/2025) malam.
Selain di jalan protokol, aksi juga dipusatkan di kantor DPRD Pacitan dan ditemui langsung oleh Ketua DPRD Pacitan Arif Setia Budi.
Aksi ini menyoroti sepuluh tuntutan utama, mulai dari perbaikan sektor pendidikan dan kesehatan, transparansi anggaran, hingga penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Aksi unjuk rasa yang turut melibatkan elemen masyarakat lainnya ini dimulai sejak pagi dengan melakukan long march menuju kantor DPRD.
Dalam orasinya, Ketua PMII Pacitan Al Ahmadi menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi di Pacitan yang dianggap masih memiliki banyak persoalan.
“Di Pacitan masih kekurangan guru, banyak jalan yang rusak, serta maraknya KSP ilegal,” ujar Al Ahmadi.
Ia juga menyoroti kenaikan PBB yang dinilai memberatkan masyarakat dan menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran daerah.
“Mari kita luruskan bersama bahwa kita harus ikut dalam mengawasi bagaimana transparansi penggunaan anggaran di pemerintahan Kabupaten Pacitan,” tambahnya.
Selain masalah pendidikan dan infrastruktur, mahasiswa juga menyuarakan isu-isu lain yang tak kalah penting.
Mereka menuntut perbaikan tata kelola untuk nelayan, termasuk terkait harga minyak, serta mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan untuk mendukung pemberantasan korupsi.
“Harapan kami, melalui suara masyarakat Pacitan ini, dapat disampaikan kepada DPR RI Pusat,” kata Al Ahmadi.
Isu lapangan pekerjaan dan tunjangan anggota DPRD juga menjadi sorotan.
Al Ahmadi khawatir Pacitan akan mengalami persoalan seperti yang disampaikan Wakil Presiden Gibran terkait kurangnya ketersediaan lapangan kerja. Ia juga mengkritik besaran tunjangan yang diterima oleh anggota DPRD.
“Tunjangan DPRD itu melebihi UMK Pacitan. Ini untuk apa? Agar tunjangan ini dapat diperbaiki dan digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan atau hal lainnya,” pungkasnya.(*)