 |
| Feri Irawan Koordinator Advokasi PMII Pacitan saat menyerahkan tuntutan. |
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan penting terkait kondisi pendidikan di Pacitan, termasuk soal infrastruktur sekolah, kasus bullying, hingga pengelolaan anggaran dinas.
Koordinator audiensi, Khoyrul Hamzah, mengungkapkan bahwa hasil kajian dan observasi PMII menunjukkan adanya tiga persoalan besar yang perlu segera ditangani.
Pertama, banyak sekolah dengan kondisi rusak berat; kedua, masih maraknya kasus bullying di lingkungan pendidikan; dan ketiga, meningkatnya jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Pacitan.
“Berdasarkan data yang kami himpun, setidaknya ada 80 sekolah di Pacitan yang masuk kategori rusak berat. Sementara, alokasi anggaran untuk perbaikan sarana prasarana masih belum optimal,” ucap Khoyrul.
PMII juga menyoroti adanya sejumlah anggaran kegiatan non-prioritas dalam catatan Sirup LKPP Dinas Pendidikan. Di antaranya, peningkatan kapasitas pengelola kepegawaian sebesar Rp80 juta, peningkatan kapasitas pengelola keuangan Rp60 juta, pengadaan kursi kerja pejabat eselon Rp34 juta, dan jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik Rp22 juta.
Selain itu, anggaran konsumsi rapat dan kegiatan internal mencapai lebih dari Rp300 juta sepanjang tahun 2025.
“Kalau anggaran rapat dan kegiatan rutin mencapai ratusan juta, tapi sekolah masih banyak yang bocor, berarti ada yang tidak seimbang antara kebutuhan dan kebijakan,” kata Khoyrul.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Kemal Pandu Pratikna, mengaku akan segera melakukan evaluasi terhadap struktur anggaran di dinasnya.
Ia juga berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan dari PMII.
“Kami akan evaluasi ngunu, saya belum tahu terkait biaya di Dinas Pendidikan karena baru satu hari menjadi kadis," ungkapnya.
Selain itu, Kemal juga menegaskan bahwa Dinas Pendidikan akan memperkuat kampanye anti-bullying dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah.
Langkah ini, kata dia, akan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi mahasiswa dan lembaga sosial.
"Nanti akan kami kroscek dan siap melakukan pemangkasan bilamana nilai anggaran terlalu berlebihan. Hasilnya akan kami arahkan untuk menunjang perbaikan sekolah maupun program yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan,” tutupnya.